Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Ia menilai kinerja Kementerian Pariwisata (Kemenpar) hingga saat ini belum optimal dan hanya layak mendapat nilai 50 dari skala 100.
Penilaian tersebut disampaikan Yoyok dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata yang digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2026). Dalam forum resmi tersebut, Yoyok menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dinilainya masih luput dari perhatian serius pemerintah.
Sorotan Utama Atas Kinerja Menpar Widiyanti
Salah satu sorotan utama Yoyok adalah soal penyerapan anggaran Kemenpar. Menurutnya, penggunaan anggaran pariwisata ke depan harus benar-benar menyentuh pelaku wisata di lapisan bawah, bukan justru terserap di internal kementerian atau habis untuk kegiatan seremonial.
Penyerapan anggaran yang akan datang ini harus benar-benar sampai ke pelaku wisata ke bawah, Bu. Jangan sampai anggaran malah habis dipakai di dalam kementerian Ibu sendiri, atau bahkan hanya untuk kegiatan-kegiatan seperti seminar ke sana-sini, ujar Yoyok di hadapan Menpar.
Ia menilai, anggaran pariwisata semestinya diarahkan untuk memperkuat ekosistem pariwisata nasional, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung industri pariwisata daerah. Mulai dari pengelola homestay, pemandu wisata lokal, hingga UMKM di destinasi wisata, menurutnya masih banyak yang belum merasakan dampak nyata kebijakan pemerintah pusat.
Tak hanya itu, Yoyok juga mengingatkan agar Kementerian Pariwisata tidak terjebak pada peran sebagai penyelenggara acara semata. Ia menegaskan bahwa fungsi utama kementerian adalah sebagai pembuat regulasi dan fasilitator kebijakan yang berpihak pada pelaku wisata, terutama skala kecil.
Jangan pula kementerian Ibu ini nantinya malah, mohon maaf, seperti EO saja. Seolah menjadi event organizer nasional. Gemanya memang besar, acara-acaranya luar biasa, tetapi dampaknya tidak sampai ke pelaku wisata yang ada di bawah, kritiknya.
Kegiatan Promosi Wajib dengan Kebijakan Konkret
Menurut Yoyok, kegiatan promosi dan event pariwisata memang penting untuk mendongkrak citra Indonesia di mata dunia. Namun, hal tersebut harus dibarengi dengan kebijakan konkret yang memperbaiki kesejahteraan pelaku wisata di daerah, termasuk akses permodalan, pelatihan, dan kemudahan regulasi.
Dalam kesempatan yang sama, Yoyok juga menyinggung persoalan mahalnya tiket pesawat domestik yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat dan pelaku industri pariwisata. Ia menilai tingginya harga tiket pesawat menjadi penghambat utama pergerakan wisatawan nusantara, terutama ke destinasi-destinasi di luar Pulau Jawa.
Persoalan tersebut, menurutnya, membutuhkan koordinasi lintas kementerian yang kuat. Ia menilai Menpar memiliki posisi strategis untuk mendorong sinergi dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan transportasi dan kebijakan penerbangan.
Kalau saya boleh menilai, dari nilai 100, saya beri nilai 50. Maaf ya, Bu. Ibu ini menteri yang paling cantik di kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Kepiawaian Ibu sebenarnya tidak diragukan lagi, ujar Yoyok.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa potensi tersebut harus dimaksimalkan. Menurut Yoyok, jika Widiyanti mampu menggunakan kapasitas dan pengaruhnya untuk menembus sekat-sekat birokrasi lintas kementerian, maka berbagai persoalan pariwisata nasional bisa ditangani secara lebih efektif.
Kalau Ibu gunakan kemampuan itu untuk menembus seluruh kementerian yang ada hubungannya dengan pariwisata, ini akan sangat luar biasa dampaknya, tegasnya di depan kameramen Tuna55.
Kritik Yoyok tersebut mencerminkan harapan DPR agar Kementerian Pariwisata tidak hanya fokus pada pencitraan dan penyelenggaraan acara berskala besar, melainkan juga menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pelaku wisata di tingkat akar rumput. Dengan potensi pariwisata Indonesia yang besar, DPR berharap kepemimpinan Menpar ke depan mampu membawa sektor ini menjadi penggerak ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
