Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berencana membubarkan parlemen pada pekan depan dan menggelar pemilu parlemen lebih awal. Langkah ini diambil untuk mencari mandat publik baru di tengah rencana peningkatan belanja pemerintah yang telah mengguncang pasar keuangan.
Rencana tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal (LDP), Shunichi Suzuki, kepada wartawan pada Rabu. Ia mengatakan Takaichi tengah mempertimbangkan pemungutan suara pada 8 Februari.
“Kita perlu mencari mandat baru,” ujar Suzuki usai bertemu Takaichi, seraya menambahkan bahwa perdana menteri akan memaparkan rencana resminya pada Senin mendatang. Dua anggota parlemen dari partai berkuasa juga mengonfirmasi rencana tersebut, namun meminta identitas mereka dirahasiakan karena sensitivitas isu.
Manfaatkan Lonjakan Dukungan Publik
Sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, Takaichi berupaya memanfaatkan peningkatan dukungan publik sejak menjabat pada Oktober lalu. Namun, masa awal pemerintahannya juga diwarnai ketegangan diplomatik serius dengan Tiongkok.
Suzuki menjelaskan, pemilu dini akan memberi kesempatan bagi pemilih untuk menilai koalisi baru LDP dengan Partai Inovasi Jepang (Ishin) yang berhaluan kanan. Koalisi tersebut dibentuk tahun lalu setelah LDP mengakhiri kerja sama panjang dengan Komeito, mitra lamanya yang lebih moderat.
“Salah satu alasan pembubaran parlemen adalah karena pemilu sebelumnya digelar di bawah pemerintahan LDP–Komeito. Publik belum memberikan penilaian atas perubahan mitra koalisi kami,” kata Suzuki.
Ujian Kebijakan Ekonomi dan Sinyal ke Beijing
Pemilu ini juga akan menguji respons publik terhadap agenda ekonomi Takaichi, termasuk rencana peningkatan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan serta memperbesar anggaran pertahanan sesuai strategi keamanan nasional yang direvisi.
Laporan pekan lalu mengenai kemungkinan pemilu mendadak memicu aksi jual yen dan obligasi pemerintah Jepang. Investor khawatir tentang kemampuan Jepang—salah satu negara maju dengan rasio utang tertinggi di dunia—dalam membiayai ekspansi fiskal tersebut.
Pemungutan suara dini ini berlangsung di tengah hubungan Jepang–Tiongkok yang berada pada titik terburuk dalam lebih dari satu dekade. Tahun lalu, Takaichi menyatakan bahwa potensi serangan Tiongkok terhadap Taiwan bisa menjadi ancaman eksistensial bagi Jepang. Pernyataan itu menuai protes keras dari Beijing dan belum pernah ditarik kembali.
Sebagai respons, Tiongkok dilaporkan mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang serta memberlakukan pembatasan ekspor sejumlah barang dwiguna.
Dampak Politik dan Anggaran
Menurut Jeremy Chan, analis senior Asia Timur Laut di Eurasia Group, hasil pemilu kemungkinan besar akan ditentukan oleh penilaian publik terhadap pengelolaan ekonomi.
Namun, kemenangan besar juga berpotensi mengirimkan pesan Tuna55 yang kuat kepada Beijing bahwa Takaichi memiliki legitimasi politik yang solid dan tekanan eksternal tidak akan menggoyahkan posisinya.
Dengan jadwal pemilu yang berpotensi menghambat pengesahan anggaran 2026 sebelum akhir tahun fiskal pada Maret, Takaichi disebut tengah mempertimbangkan langkah belanja sementara. Opsi tersebut sebelumnya dilaporkan oleh surat kabar Yomiuri Shimbun.
