Presiden AS Donald Trump kembali menggunakan tarif sebagai alat tekanan politik. Pada 17 Januari, Trump mengancam akan menaikkan tarif impor terhadap delapan negara Eropa jika Amerika Serikat tidak diberi izin untuk membeli Greenland, sebuah wilayah Arktik yang berada di bawah kedaulatan Denmark.
Dalam pernyataannya di Truth Social, Trump menyebut tarif tambahan 10 persen akan mulai berlaku pada 1 Februari dan meningkat menjadi 25 persen pada 1 Juni. Negara-negara yang terdampak mencakup Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, dan Inggris—semuanya merupakan sekutu tradisional AS di Eropa.
Ancaman tersebut menandai eskalasi serius dalam perselisihan Greenland. Trump telah berulang kali menegaskan bahwa kepemilikan wilayah itu penting bagi kepentingan strategis AS, khususnya di tengah meningkatnya pengaruh China dan Rusia di kawasan Arktik. Ia bahkan tidak sepenuhnya menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk mencapainya.
Denmark dan Greenland Tolak Keras Trump
Namun, Denmark dan Greenland menolak keras narasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa Greenland bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan dan sudah berada di bawah payung keamanan NATO. Keberadaan Pangkalan Luar Angkasa Pituffik, yang menampung sekitar 200 personel AS, serta perjanjian pertahanan tahun 1951 dinilai sudah cukup menjamin kepentingan keamanan Washington.
Respons Eropa pun cepat dan solid. Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyatakan bahwa tarif akan merusak hubungan transatlantik dan berisiko memicu spiral konflik ekonomi. Negara-negara seperti Prancis, Jerman, Norwegia, dan Swedia menegaskan bahwa isu Greenland seharusnya tidak dibahas melalui ancaman perdagangan.
Di Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer menyebut kebijakan tersebut sepenuhnya keliru dan berjanji akan membawa masalah ini langsung ke Washington. Uni Eropa bahkan menggelar pertemuan darurat para duta besar untuk merespons situasi yang berkembang cepat.
Para analis tuna55 memperingatkan dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Ancaman tarif berisiko menggagalkan kesepakatan perdagangan AS–Eropa yang telah disusun susah payah, sekaligus memperkuat kesan bahwa Trump lebih mengutamakan ekspansi wilayah ketimbang stabilitas aliansi.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas menilai perpecahan di antara sekutu hanya akan menguntungkan China dan Rusia. Sejumlah senator AS pun ikut mengkritik, menyebut pendekatan ini merugikan Amerika, bisnis domestik, dan hubungan internasionalnya sendiri.
